PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung melalui kegiatan audiensi yang bertujuan memperkuat kerja sama dalam bidang pengelolaan aset negara dan penegakan hukum.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Lampung, Danang Suryo Wibowo, di Kantor Kejati Lampung, Bandar Lampung. Dari pihak KAI Divre IV hadir Plt. Executive Vice President, Mohamad Ramdany, didampingi Deputy Divre IV, Budi Heryanto, serta jajaran pejabat terkait.
Plt. EVP Mohamad Ramdany menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen KAI untuk terus memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah, khususnya dalam upaya menjaga dan memanfaatkan aset negara secara optimal.
“Kami berupaya memperkuat kolaborasi dengan Kejati Lampung, tidak hanya dalam pengamanan aset dan penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, KAI Divre IV Tanjungkarang menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang transparan, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan dan mendukung pembangunan transportasi kereta api di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
You may also like
-
BINUS @Semarang Gelar INAWARA 2025: Menguatkan Inovasi dan Kewirausahaan Era Industry 4.0
-
KAI Logistik Tingkatkan Layanan Freight Forwarding Lewat Inovasi dan Ekspansi Rute
-
Huawei Cloud Umumkan Ekspansi Besar dan Kemitraan AI untuk Dominasi AI ASEAN
-
BINUS @Malang Kukuhkan Lulusan dengan Hampir 100% International Experience
-
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia: Menjaga Alam dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
BINUS @Semarang Gelar INAWARA 2025: Menguatkan Inovasi dan Kewirausahaan Era Industry 4.0
KAI Logistik Tingkatkan Layanan Freight Forwarding Lewat Inovasi dan Ekspansi Rute
Malaysia’s Security and Peace: A Collective Responsibility Between Government and Society