Jembatan Tak Kasatmata: Bagaimana Infrastruktur Digital Diam-Diam Mendefinisikan Ulang Hubungan Indonesia–India

Oleh Sachin V. Gopalan*

Jakarta — Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta pada 7 Juli, kunjungannya akan dipandang dari berbagai perspektif. Para diplomat akan menyoroti penguatan kemitraan strategis, pelaku usaha akan mencari peluang investasi baru, sementara para analis keamanan akan mencermati perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Namun, di balik berbagai isu tersebut, terdapat sebuah cerita yang jauh lebih tenang tetapi berpotensi membawa perubahan yang jauh lebih besar dibandingkan satu perjanjian perdagangan atau kerja sama pertahanan mana pun.

Indonesia dan India kini semakin menemukan titik temu pada bidang yang akan menjadi penentu daya saing ekonomi abad ke-21, yaitu Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital. Signifikansi perkembangan ini jauh melampaui persoalan teknologi semata. Yang sedang dibangun adalah bagaimana dua negara demokrasi terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk hampir 1,7 miliar jiwa, dapat bekerja sama menciptakan sistem digital yang inklusif, terjangkau, dan berdaulat.

Ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke India pada Januari 2025 sebagai Tamu Kehormatan dalam peringatan Hari Republik India yang sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–India, kedua pemerintah sepakat menempatkan kerja sama digital sebagai salah satu pilar strategis hubungan bilateral. Pernyataan bersama yang diterbitkan setelah pertemuan tersebut menegaskan bahwa teknologi, transformasi digital, dan Public Digital Infrastructure merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Komitmen tersebut kemudian berkembang dari sekadar deklarasi menjadi langkah nyata. Pada Maret 2025, delegasi tingkat tinggi beranggotakan sepuluh orang dari Dewan Ekonomi Nasional Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari kebijakan Digital Public Infrastructure, dan sejak itu kedua negara mulai mengoperasionalkan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama digital.

Momentum ini datang pada waktu yang sangat tepat.

Seperti disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, selama beberapa dekade Indonesia dan India telah dihubungkan oleh kedekatan geografis, sejarah, dan budaya. Kini, kedua negara memiliki kesempatan membangun sebuah jembatan baru—sebuah jembatan digital—yang mampu mendorong inovasi, memperluas inklusi, dan menciptakan kemakmuran bersama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, jaringan digital yang terbuka juga dapat menjadi pengungkit struktural bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, terutama dengan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik secara geografis maupun digital.

Saat ini Indonesia sedang menjalani apa yang dapat disebut sebagai proses penyesuaian strategi nasional. Dalam upaya memperkuat kedaulatan dan ketahanan ekonominya, Indonesia secara bersamaan memperdalam hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia. Eropa menjadi mitra penting dalam bidang teknologi dan mineral kritis. Timur Tengah memainkan peran sebagai sumber investasi strategis dan mitra ketahanan pangan. Tiongkok tetap menjadi aktor utama dalam investasi manufaktur dan industri. Amerika Serikat beserta negara-negara Barat masih memegang peranan penting dalam akses pasar dan keseimbangan geopolitik. Sementara itu, India mulai muncul sebagai mitra pilihan Indonesia dalam pengembangan Digital Public Infrastructure serta kolaborasi teknologi yang menjangkau populasi dalam skala besar.

Perkembangan tersebut tentu bukan sebuah kebetulan. Selama satu dekade terakhir, India membangun apa yang kini banyak dianggap sebagai ekosistem Digital Public Infrastructure paling berhasil di dunia. Alih-alih mengandalkan platform tertutup atau teknologi yang mahal, India memilih membangun digital rails atau jalur infrastruktur digital terbuka yang memungkinkan inovasi berkembang secara luas. Hasilnya sangat mengesankan. Aadhaar, sistem identitas digital biometrik India, telah mencatat lebih dari 150 miliar transaksi autentikasi, sekaligus memberikan identitas digital kepada hampir seluruh penduduk dewasa India. Sementara itu, sistem pembayaran real-time Unified Payments Interface (UPI) memproses lebih dari 17.221 crore transaksi sepanjang 2024, setara dengan sekitar 83 persen dari seluruh transaksi pembayaran digital di India, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk mencapai 114 persen selama tujuh tahun terakhir. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengakui UPI sebagai sistem pembayaran ritel real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, dengan kontribusi sekitar 49 persen dari seluruh transaksi pembayaran real-time global. Hingga kini India telah menandatangani kerja sama Digital Public Infrastructure dengan 23 negara, dan implementasi UPI telah berjalan di delapan negara, mulai dari Singapura hingga Prancis.

Indonesia pada dasarnya menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan yang pernah dihadapi India satu dekade lalu. Bagaimana mendigitalisasi masyarakat yang tersebar di ribuan pulau? Bagaimana memastikan pelaku UMKM tetap mampu bersaing di tengah dominasi platform digital berskala besar? Bagaimana mencegah ketergantungan terhadap teknologi asing berubah menjadi bentuk baru ketergantungan ekonomi? Dan bagaimana membangun sistem teknologi yang benar-benar melayani kepentingan nasional tanpa terjebak pada ketergantungan terhadap vendor tertentu (vendor lock-in)? Berbagai pertanyaan tersebut kini menjadi inti dari agenda transformasi digital Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet seluler, sementara nilai ekonomi digitalnya diperkirakan mencapai US$194,5 miliar dari sektor e-commerce saja pada 2030.

Salah satu contoh paling nyata dari semakin eratnya poros digital Indonesia–India adalah peluncuran Indonesia Open Network (ION), yang diproyeksikan melakukan transaksi perdana pada saat pertemuan antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo. Terinspirasi dari keberhasilan Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dibangun menggunakan protokol terbuka Beckn 2.0. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION berfungsi sebagai infrastruktur digital netral yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang terbuka dan interoperabel. Ambisinya sangat besar.

Saat ini masih banyak pelaku UMKM Indonesia yang belum menikmati sepenuhnya manfaat ekonomi digital. Biaya komisi berbagai platform perdagangan digital berkisar antara 25 hingga 40 persen dari nilai transaksi, sehingga menjadi hambatan bagi pedagang kecil, petani, koperasi, maupun pelaku usaha di pedesaan. Seperti disampaikan Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, fase berikutnya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan memastikan UMKM bukan hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan pelaku utama dalam ekonomi digital. Melalui ION, biaya transaksi ditargetkan turun hingga di bawah 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi digital yang lebih inklusif. Tujuan akhirnya sederhana namun sangat kuat: memungkinkan siapa pun menjual apa pun, dari mana pun, kepada siapa pun.

Dengan menjadikan sistem logistik semakin interoperabel, menghadirkan layanan pembiayaan yang terintegrasi (embedded finance), menghubungkan berbagai sistem pembayaran, serta mendukung ekosistem perdagangan hingga tingkat desa, ION menargetkan untuk menghubungkan lebih dari 30 juta penjual dengan 150 juta pembeli yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. T. Koshy, mantan Managing Director ONDC yang kini menjadi penasihat berbagai inisiatif perdagangan digital Indonesia, menegaskan bahwa keberhasilan jaringan terbuka lahir karena mampu mendemokratisasi peluang ekonomi, bukan memusatkannya hanya pada segelintir pelaku. Gagasan inilah yang menjadi fondasi utama pembangunan ION sebagai infrastruktur digital yang terbuka dan inklusif.

Inisiatif kedua yang tidak kalah penting adalah integrasi antara sistem pembayaran Unified Payments Interface (UPI) milik India dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kolaborasi ini berpotensi menjadi salah satu proyek konektivitas keuangan paling strategis di Asia. QRIS sendiri telah membuktikan bagaimana sistem pembayaran yang interoperabel mampu mendorong transformasi ekonomi digital dalam skala nasional. Hingga akhir 2025, QRIS telah digunakan oleh 59 juta pengguna dan 42 juta merchant, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan total 13,66 miliar transaksi sepanjang tahun tersebut. Saat ini layanan QRIS Cross Border telah beroperasi di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang, sementara Bank Indonesia terus menjajaki integrasi resmi dengan UPI. Jika terealisasi, kerja sama tersebut akan membuka salah satu koridor pembayaran digital paling penting di Asia.

Bagi destinasi wisata seperti Bali, yang jumlah wisatawan asal India terus meningkat setiap tahunnya, sistem pembayaran lintas negara yang berjalan tanpa hambatan akan menghilangkan salah satu kendala utama yang selama ini dihadapi wisatawan. Namun manfaatnya jauh melampaui sektor pariwisata. Integrasi QRIS dan UPI akan menjadi fondasi bagi terbentuknya koridor perdagangan digital yang menghubungkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Seperti disampaikan pakar transformasi digital Dr. Bayu Prawira Hie, interoperabilitas kini bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam menciptakan daya ungkit ekonomi.

Bidang kerja sama ketiga bahkan berpotensi memiliki dampak strategis yang lebih luas. Protean e-Gov Technologies, perusahaan yang berperan penting dalam pembangunan berbagai lapisan utama Digital Public Infrastructure India—mulai dari identitas digital, layanan electronic Know Your Customer (e-KYC), tanda tangan elektronik, modernisasi perpajakan, sistem pensiun, hingga perdagangan digital terbuka—kini tengah menjajaki peluang untuk mendukung agenda pembangunan Public Digital Infrastructure nasional Indonesia. Visi yang sedang dibahas tidak berhenti pada penyediaan teknologi semata. Melalui inisiatif Digital Nusantara, Dewan Ekonomi Nasional menargetkan pembangunan infrastruktur digital nasional yang terpadu, interoperabel, dan mudah dikembangkan (scalable), sehingga mampu mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan layanan pemerintahan, hingga pemberdayaan UMKM.

Pada saat yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah menyampaikan ambisi untuk menjadikan Indonesia bukan sekadar pengguna teknologi digital, melainkan produsen dan pengekspor solusi digital bagi kawasan ASEAN. Ketua Dewan TIK Nasional, Dr. Ilham Habibie, menegaskan bahwa daya saing Indonesia dalam jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun kapabilitas digital yang berdaulat, alih-alih terus bergantung pada platform-platform yang dikembangkan di luar negeri.

Inisiatif keempat menyasar bidang yang semakin penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, yaitu modernisasi pasar modal. Dalam beberapa waktu terakhir, pasar modal Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait tata kelola, transparansi, serta kepercayaan investor. Karena itu, mulai muncul berbagai pembahasan dengan perusahaan teknologi India seperti Remiges Technologies dan institusi yang terkait dengan ekosistem Bombay Stock Exchange (BSE) untuk menjajaki pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan pasar, penguatan integritas transaksi, serta pembangunan platform investasi digital. India sendiri telah memodernisasi pasar modalnya melalui teknologi dan otomatisasi sejak lebih dari tiga dekade lalu. Pengalaman tersebut dinilai sangat relevan bagi Indonesia saat ini. Menurut Primus Dorimulu, CEO InvestorTrust Media dan DataTrust, pasar modal Indonesia kini memasuki fase baru di mana transparansi dan kepercayaan yang didukung teknologi akan menjadi faktor utama dalam menarik partisipasi investor domestik maupun internasional dalam jangka panjang.

Apabila dilihat secara terpisah, setiap inisiatif tersebut mungkin tampak sebagai proyek-proyek teknis yang berdiri sendiri. Namun apabila dipandang sebagai satu kesatuan, semuanya menggambarkan perubahan yang jauh lebih besar. Hubungan Indonesia dan India kini berkembang melampaui perdagangan dan diplomasi tradisional menuju sesuatu yang lebih mendasar, yaitu membangun bersama infrastruktur digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas inklusi, dan mendorong inovasi dalam skala populasi yang sangat besar.

Jika pada abad ke-20 negara-negara saling terhubung melalui jalur pelayaran dan perdagangan, maka pada abad ke-21 konektivitas tersebut akan semakin ditentukan oleh jalur-jalur digital (digital rails). Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi berlangsung tepat ketika Indonesia sedang mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat ketahanan nasional, serta membangun pembangunan yang lebih inklusif. Public Digital Infrastructure mungkin tidak akan menghasilkan sorotan sebesar pengumuman investasi bernilai miliaran dolar. Namun dalam jangka panjang, dampaknya terhadap perdagangan, sistem keuangan, tata kelola pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari berpotensi jauh lebih besar.

Apabila seluruh inisiatif yang kini sedang dibangun bersama Jakarta dan New Delhi berhasil diwujudkan, maka jembatan digital yang menghubungkan kedua ibu kota tersebut bukan hanya akan menjadi salah satu aset strategis terpenting bagi masa depan Indonesia dan India, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan Digital Public Infrastructure bagi negara-negara Global South di masa mendatang.

*Sachin V. Gopalan adalah Pendiri dan CEO Indonesia Economic Forum serta Ketua ASEAN Economic Forum. Ia memimpin inisiatif Indonesia Open Network (ION) dan secara aktif menulis mengenai Public Digital Infrastructure, integrasi ekonomi kawasan, serta perkembangan teknologi yang membentuk masa depan ekonomi digital di Asia Tenggara.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES