“Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya,” pungkas Maruarar Sirait.
Jakarta, 30 Juni 2026 – Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo
Nugroho bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi
Kusuma hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait berdiskusi bersama dengan beberapa Kepala
Daerah guna membahas seputar program pemerintah yang berfokus pada hunian.
Adapun para pejabat daerah yang hadir dalam pertemuan
tersebut yaitu Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri; Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka;
Plt. Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto; Gubernur Gorontalo, Gusnar
Ismail; Wakil Gubernur Bengkulu, Mian; serta Wakil Gubernur Papua Selatan,
Paskalis Imadawa.
Dalam kesempatan tersebut, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan
program bantuan pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lebih lanjut Heru juga
menitipkan pesan kepada para Kepala Daerah yang hadir untuk dapat mendorong
Bank Pembangunan Daerah setempat agar dapat diberdayakan.
“Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan.
Jangan kalah dengan bank Nasional, kami siap support untuk sosialisasikan
program ini ke daerah,” ujar Heru lebih lanjut.
Selain program FLPP, turut disampaikan juga oleh Maruarar
Sirait berbagai program hunian lainnya dari pemerintah, seperti KUR (Kredit
Usaha Rakyat) Perumahan hingga BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
“Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung
pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat
mengetahui haknya,” pungkas Maruarar Sirait.
Di tahun 2026 ini, Per 30 Juni BP Tapera telah menyalurkan
FLPP sebesar 91.531 unit rumah senilai Rp11,4 Triliun. Capaian secara nasional
tersebut sudah termasuk pada capaian di Provinsi Riau sebanyak 2.608 unit,
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.233 unit, Provinsi Bengkulu sebanyak
757 unit, Provinsi Gorontalo sebanyak 610 unit, Sulawesi Barat sebanyak 574
unit; dan Papua Selatan sebanyak 4 unit.
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES
You may also like
-
Merajut Ulang Keadilan Sosial: IHDC Lanjutkan Seri Diskusi Publik “Ideologi Kesehatan Indonesia” Bersama Prof. Nila Moeloek dan Pakar Lintas Sektor
-
Presiden Prabowo Dorong Kedaulatan Emas Nasional
-
Apakah AI yang Semakin Kuat Selalu Lebih Baik? Studi tentang Batas Human-AI Collaboration dalam Co-Creation Iklan Generative AI
-
Iklan E-Commerce Indonesia Boros tapi Tidak Konversi? Tigo AI Menggerakkan Jutaan Kreator Biasa agar Setiap Rupiah Anggaran Terlihat Hasilnya
-
PURANA Mengobarkan Gerakan Kebanggaan Nasional Ekonomi Sirkular “Renjana Perca” di Grand Indonesia: Merayakan 17 Tahun Kolaborasi dan Kemerdekaan Berkarya Seniman Indonesia
Merajut Ulang Keadilan Sosial: IHDC Lanjutkan Seri Diskusi Publik “Ideologi Kesehatan Indonesia” Bersama Prof. Nila Moeloek dan Pakar Lintas Sektor
Presiden Prabowo Dorong Kedaulatan Emas Nasional
Apakah AI yang Semakin Kuat Selalu Lebih Baik? Studi tentang Batas Human-AI Collaboration dalam Co-Creation Iklan Generative AI