Kuota Tangkapan 80 Persen dan 50 Ribu Kapal Tanpa Izin: Sistem Baru yang Mengubah Wajah Perikanan Tangkap Indonesia

Dari Laut Bebas menjadi Laut Terukur

Selama puluhan tahun, laut Indonesia nyaris menjadi ruang tanpa batas bagi siapa saja yang memiliki kapal. Kini, paradigma itu berubah total. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota diterapkan untuk mencegah praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) yang selama ini menggerogoti stok ikan nasional. Nelayan kini berkewajiban membongkar hasil tangkapan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan dan melaporkannya secara transparan dan mandiri.

12 Juta Ton Potensi, Hanya 80 Persen Boleh Ditangkap

Potensi populasi perikanan Indonesia mencapai sekitar 12 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, kuota yang diizinkan untuk ditangkap hanya 80 persen, sementara 20 persen sisanya dibiarkan sebagai cadangan biologis demi menjaga keberlanjutan reproduksi ikan. Kebijakan ini merupakan terobosan pertama dalam sejarah pengelolaan perikanan Indonesia yang secara eksplisit menetapkan batas atas tangkapan berbasis data ilmiah, bukan sekadar estimasi musiman.

6.000 Kapal Berizin Pusat, tetapi 50 Ribu Kapal Melaut

Salah satu temuan paling mengejutkan dari pemantauan satelit KKP adalah disparitas besar antara jumlah kapal berizin dan kapal yang benar-benar beroperasi. Kapal perikanan tangkap yang memiliki izin pusat hanya sekitar 6.000 unit, sementara sekitar 23 ribu kapal beroperasi di laut, dan jumlahnya diperkirakan menembus 50 ribu kapal apabila dihitung dengan kapal berizin daerah. Artinya, puluhan ribu kapal melaut tanpa izin resmi selama ini. Trenggono menyatakan bahwa setelah satelit diaktifkan, operasional kapal-kapal tanpa izin ini mulai terungkap satu per satu.

Enam Zona, Satu Sistem

Intervensi penangkapan ikan terukur dilaksanakan di enam zona Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP): Zona Satu di Laut China Selatan, Zona Dua dari Bitung hingga Biak, Zona Tiga di Laut Arafura–Seram–Banda, Zona Empat dari Kupang hingga Aceh, Zona Lima di Selat Malaka, dan Zona Enam di Laut Jawa serta Laut Sulawesi. Kapal penangkap wajib mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang ditentukan di sekitar lokasi operasi, tidak lagi dibawa ke Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat ekonomi dan menyebabkan ketidakseimbangan distribusi.

Sudut Pandang: Penertiban yang Terlambat, tetapi Harus Konsisten

Sistem kuota ini pada dasarnya adalah pengakuan bahwa selama ini pengelolaan perikanan tangkap Indonesia berjalan tanpa kendali yang memadai. Jika diterapkan secara konsisten—didukung teknologi satelit, patroli kapal pengawas, dan pesawat pemantauan udara—kebijakan ini berpotensi memulihkan stok ikan yang selama ini terdegradasi. Namun, tantangan terbesarnya bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan di lapangan dan perlindungan bagi nelayan kecil agar tidak tersingkir oleh aktor besar yang lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru.